Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi kemajuan akan suatu negara, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan hendaklah melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Salah satu tugas pokok Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Terdapat 3 (tiga) alasan mengapa pelayanan publik menjadi tugas utama Pemerintah :

  1. Keberhasilan akan pelayanan publik dapat mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah, sehingga melalui pelayanan publik Pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat.
  2. Pelayanan Publik menjadi tempat dimana good governance dapat diimplementasikan.
  3. Pelayanan pulbik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan, yakni pemerintah, swasta, masyarakat, dan mekanisme pasar.

Pelayanan pulbik sejatinya harus ditingkatkan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Perkembangan zaman yang saat ini memasuki era digital dan kemajuan teknologi membawa penyelenggaraan pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi ini disebut dengan Electronic Government (E-Government), dimana pada prinsipnya E-Government bertujuan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan penerapan E-Government adalah :

  1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi;
  2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance (bebas KKN);
  3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  4. Memberikan peluang bagi Pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
  5. Menciptakan lingkungan baru masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global dan trend yang ada.

Contoh penerapan implementasi E-Government antara lain :

  1. Masyarakat dapat mengakses secara online data-data tentang sekolah maupun perguruan tinggi, jumlah kelas/daya tampung murid/mahasiswa, passing grade, akreditas, dan sebagainya, sehingga para orangtua dapat memilih sekolah yang sesuai dan tepat untuk anaknya.
  2. Pemerintah provinsi DKI Jakarta Kota Bandung dan Pandeglang menerapkan sistem e-governance  lewat konsep smart city. Konsep ini berfokus pada pemanfataan teknologi komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah, seperti memasangkan sensor dan peralatan rumah sakit, jaringan listrik, dan memonitor kejadian di dalam kota (kondisi jalan dan bencana banjir)
Post Views: 827