Dalam hal konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen yang dirugikan tersebut dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sehingga, terdapat 2 jalur penyelesaian yang dapat dipilih konsumen, yakni penyelesaian [...]
Kebijakan mengenai penetapan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI merupakan daftar yang harus dirujuk oleh penanam modal, sehingga bisa dikategorikan sebagai norma atau ketentuan yang berlaku di bidang pelayanan penanaman modal. DNI dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memperluas peluang bisnis bagi [...]
Setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan diberlakukan, UU tersebut berimplikasi secara substansial terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang terkena implikasinya adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Implikasi dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Merek membawa pengaruh [...]
Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”), banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor hukum bisnis di Indonesia, tidak terkecuali dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (“UUPT”). Pada dasarnya, UU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan efektifitas para pelaku usaha dalam menjalankan usaha di Indonesia, sehingga produktivitas para pelaku usaha dapat meningkat [...]
Crowdfunding (urun dana) merupakan kegiatan yang mengumpulkan uang dari sejumlah besar investor melalui platform internet. Hal ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat dan telah berkembang pesat hingga saat ini. Situs-situs crowdfunding seperti, kiva,kickstarter, dan indie gogo telah berkembang pesat dan uang yang dikumpulkan melalui crowdfunding telah berkembang hingga miliaran dolar hanya dalam beberapa [...]
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi kemajuan akan suatu negara, oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan hendaklah melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Salah satu tugas pokok Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian [...]
Pada hari Kamis, 14 Apri 2022, PPHBI telah menyelenggarakan webinar hukum dengan Tema Kupas Tuntas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Developer Pasca UU Cipta Kerja yang dibawakan oleh Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. Sebelum membahas apa itu pengadaan tanah, Bapak Alwesius menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang termasuk jenis-jenis hak atas tanah, yakni Hak [...]
Kegiatan jual beli sangat sering dilakukan oleh masyarakat, dimana jual beli dijelaskan secara umum adalah sebuah perjanjian tukar-menukar yang dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang, yang dimana nilai antara barang ataupun imbalan adalah sama. Jual beli yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum [...]
Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Investasi tentu saja dapat berpengaruh baik dan buruk sehingga untuk mengurangi bahkan mencegah timbulnya pengaruh buruk dari adanya investasi maka diperlukan suatu pengaturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan [...]
Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan (UUPT). RUPS juga dapat dilaksanakan diluar jadwal rutin dari RUPS perusahaan dengan beberapa syarat yang telah diatur dalam UUPT dan juga Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut. [...]