Dalam dunia perbankan masuk tidaknya kasus kredit macet sebagai tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan di antara para pakar hukum. Adapun kerugian yang dialami oleh bank tersebut seringkali dikaitkan dengan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu perlu dipahami dahulu definisi kerugian negara sebagaimana [...]
Mengacu pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) setiap orang dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika mengetahui atau menduga bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU 5/1999. Lalu, berdasarkan laporan tersebut, KPPU wajib melakukan [...]
Pada dasarnya pembubaran perseroan terjadi berdasarkan: keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi perlu diketahui bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembubaran terhadap suatu perseroan adalah: kejaksaan; pihak yang berkepentingan; pemegang saham, direksi, atau komisaris dari peseroan. Lalu berdasarkan Pasal [...]
Pada hari Jumat, 10 Desember 2021, PPHBI telah menyelenggarakan webinar hukum dengan Tema Prosedur Pembentukan dan Implementasi Perseroan Perorangan Pasca PP 8/2021 dengan pembicara Bapak Dr. Riyatno, S.H., LL.M. Untuk mencapai tujuan melakukan Peningkatan Ekosistem Investasi, Pemerintah melakukan Penyederhanaan Persyaratan Investasi yakni dengan dikeluarkannya kebijakan Pembentukan Perseroan Perorangan. Perusahaan Perorangan merupakan perseroan terbatas yang [...]
Sebagaimana kita tahu praktik pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukkan langsung sering kali temui dalam lingkup swasta maupun BUMN atau pemerintah, dalam prosesnya penunjukkan langsung pada BUMN maupun swasta tersebut memiliki aturan tersendiri yang mengaturnya. Pada dasarnya metode penunjukkan langsung memiliki karakter khusus misalnya dari segi spesifikasi pengadaan barang, tarif yang dikenakan , [...]
Bahwa membahas lebih dalam mengenai penunjukkan langsung, metode tersebut juga diatur dalam kaitannya pada BUMN, yakni dalam Permen BUMN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Seperti halnya penunjukan langsung dalam lingkup pemerintahan, hal demikian juga sama, yaitu bahwa terdapat persyaratan atau ketentuan khusus untuk [...]
Dalam rangka melaksanakan aktivitas usahanya, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melakukan kerja sama, baik dengan BUMD lain, BUMN, Pemerintah, maupun pihak swasta. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017). Namun dalam melaksanakan kerja sama ini, BUMD harus [...]
Dalam hubungan antara konsumen dan produsen tak jarang didapati permasalahan yang menyangkut tentang perjanjian baku, isu tersebut sering muncul saat salah satu pihak merasa keberatan atas isi kontrak yang dituangkan secara sepihak, di sisi lain pencantuman klausula baku dianggap berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [...]