December 2021 – PPHBI – Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia

Penggunaan Ex Aquo et Bono pada Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa sering kali menjadi pilihan bagi para pelaku usada dalam penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif dapat menunjukkan perannya dalam membantu penyelesaian sengketa bisnis baik nasional maupun internasional. Banyak pelaku bisnis memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan dihadapi karena memungkinkan digunakannya asas [...]

By Kevin Saragih|2022-01-05T09:45:24+07:00December 31st, 2021|Business Law|0 Comments

Sekuritas Aset Sebagai Alternatif Dalam Skema Pembiayaan Perusahaan

Dalam pembiayaan perbankan, khususnya untuk pembiayaan perumahan (KPR), biasanya sering terjadi maturity mismatch antara sumber pendanaan jangka pendek (seperti tabungan, deposito, dan giro) dengan KPR yang berjangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, kehadiran sekuritas aset/efek beragun aset dapat membantu perbankan untuk memperoleh likuiditas pembiayan melalui pasar modal dengan proses sekuritas aset perbankan berkualitas tinggi. [...]

By Chyntia Hutagalung|2021-12-30T11:34:31+07:00December 29th, 2021|Business Law|0 Comments

Larangan Jabatan Rangkap dalam Kaitannya dengan Persaingan Usaha

Dunia bisnis memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara, yang mana karenanya iklim persaingan usaha perlu dijaga agar tetap sehat dan tidak terjadi praktik monopoli. Dalam rangka menjaga hal tersebut, diperlukan campur tangan Pemerintah dalam memastikan tindakan-tindakan pelaku usaha tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu telah terbi dan berlaku [...]

By Andrew Betlehn|2021-12-29T12:00:00+07:00December 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Aturan Peralihan Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun?

Sebagaimana kita ketahui peralihan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan haknya kepada pihak lain, hal demikian tentunya memiliki tata cara dan aturan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu pihak yang hendak mengalihkan hak nya tersebut harus terlebih dahulu memiliki hak itu sendiri. Contohnya seperti hak atas tanah dalam satuan rumah susun [...]

By Rovitaartha|2021-12-28T13:43:37+07:00December 27th, 2021|Business Law|0 Comments

Legalitas Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Penagihan Utang

Pada saat ini banyak lembaga pembiayaan dan bank yang menyelenggarakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga pembiayaan dan bank sering kali menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. Penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan sering kali menibulkan keresahan pada debitur. Tidak [...]

By Kennytalesia|2021-12-28T13:42:32+07:00December 27th, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Perjanjian Waralaba

Usaha waralaba atau sering dikenal dengan istilah Franchise sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an. Awalnya waralaba tidak dianggap sebagai salah satu jenis usaha tetapi dipandang sebagai salah satu jenis konsep pemasaran oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan usaha nya tanpa harus melakukan investasi pada outlet lain, tetapi menjalin kerja sama dengan pihak lain pemilik [...]

By Kennytalesia|2021-12-23T14:38:00+07:00December 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Dasar Hukum Sistem PPJB dalam Pembelian Rumah Susun

Seiring dengan meningkatnya populasi Indonesia yang dibarengi dengan persediaan lahan yang semakin sedikit, semakin banyak pembangunan tempat tinggal yang beralih dari rumah biasa ke rumah susun. Rumah susun menjadi salah satu solusi surplus demand tempat tinggal dengan menyusun rumah secara vertikal. Karena banyak juga peminat rumah susun, harganya pun pada umumnya cukup tinggi. Pada [...]

By Andrew Betlehn|2021-12-21T13:41:16+07:00December 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam sebuah perjanjian terdapat obyek perjanjian atau dapat di sebut prestasi yang telah disepakati dan harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan. Jika prestasi [...]

By Kennytalesia|2021-12-22T12:47:19+07:00December 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Pajak Penghasilan (PPh) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pada mulanya Pajak Penghasilan (PPh) hanya di berlakukan kepada perusahaan perkebunan dikarenakan pajak dinilai hanya dikenakan pada usaha yang mengambil hasil bumi dan menghasilkan keuntungan dari hasil bumi. Pada tahu 1925 terjadi reformasi pajak, dimana Pajak dikenakan kepada Perusahaan Perseroan yang dikenal dengan Pajak Perseroan (PPs). Seiring berkembangnya bidang industri di Indonesia, pada akhirnya [...]

By Kennytalesia|2021-12-20T17:06:48+07:00December 17th, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimanakah Ketentuan Pengembalian Uang Muka dalam Penyelenggaraan Rumah Susun?

Seiring berjalannya waktu prospek cerah investasi properti menjadi daya tarik bagi banyak orang, kebutuhan akan hunian di masa depan menjadi salah satu impian untuk segera diwujudnyatakan, oleh karena itu banyak pengembang yang berbondong-bondong menawarkan cicilan berbiaya rendah demi larisnya penjualan. Pada dasarnya uang muka memiliki pengertian yang sama dengan uang panjar, yang mana dalam [...]

By Rovitaartha|2021-12-21T13:38:24+07:00December 17th, 2021|Business Law|0 Comments