September 2021 – PPHBI – Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia

Apakah Penyelesaian Sengketa Dapat Dilakukan Melalui Arbitrase Tanpa Adanya Perjanjian Arbitrase?

Terdapat beberapa cara atau jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal timbulnya konflik atau perselisihan. Salah satu jalur yang paling familiar mungkin adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Namun di luar itu, juga terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 [...]

By Andrew Betlehn|2021-12-06T09:36:36+07:00September 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja”

Pada hari Jumat, 17 September 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja yang dibawakan oleh Ibu Dra. S. Junaedah A. R., M.M., selaku narasumber. Di awal webinar, pembicara menjelaskan secara komprehensif tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang diatur [...]

By Chyntia Hutagalung|2021-11-04T10:22:45+07:00September 17th, 2021|Rangkuman Webinar|0 Comments

Vexatious Litigation: Ketika Gugatan Hanya Diajukan Untuk Mengganggu

Hukum Indonesia membolehkan warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menggugat orang lain tersebut dan meminta ganti rugi. Untuk itu, dalam gugatan perdata dikenal gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, tidak jarang terjadi dimana Penggugat mengajukan gugatan bukan untuk meminta ganti rugi, dan hanya untuk mengganggu si Tergugat. [...]

By Andrew Betlehn|2021-12-06T09:36:59+07:00September 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Tinjauan Yuridis tentang Hukum Asuransi dalam Transaksi Electronic Commerce berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce saat ini merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Menurut Pasal 246 KUHD Asuransi atau pertanggungan [...]

By dini inasyah|2021-09-15T11:48:30+07:00September 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Laju Roda Bisnis Syari’ah di Indonesia

Banyak sekali roda bisnis ekonomi konvensional yang berubah transisi menjadi bisnis syari’ah dengan alasan keuntungannya bagi hasil. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan bisnis syari’ah di negara Indonesia menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Di Indonesia bisnis syari’ah yang telah dan mulai berkembang antaralain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syari’ah seperti bank syari’ah, asuransi syari’ah, [...]

By dini inasyah|2021-09-15T11:47:13+07:00September 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Pembayaran Asuransi sebagai Objek Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Orang yang harus membayar pajak adalah Subjek Pajak atau Wajib Pajak, sedangkan penghasilan dan komponennya yang diterima oleh seseorang yang menyebabkan [...]

By Andrew Betlehn|2021-12-06T09:38:21+07:00September 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Kelangsungan Usaha Debitur (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]

By Andrew Betlehn|2021-09-03T16:32:21+07:00September 3rd, 2021|Business Law|0 Comments

Larangan Mengeluarkan Saham Untuk Dimiliki Sendiri

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, ketentuan ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri orang perorangan atau dimiliki Perseroan Terbatas. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang [...]

By dini inasyah|2021-09-03T16:30:52+07:00September 3rd, 2021|Business Law|0 Comments