Pada hari Jumat, 28 Mei 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Tips & Trik Praktik Legal Due Diligence. Webinar kali ini dibagi ke dalam dua sesi, pada sesi pertama dibawakan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M dan pada sesi kedua dibawakan oleh Bapak Michel A. Rako, S.H. Pada sesi pertama, Bapak David [...]
Mengacu kepada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang dimaksud dengan insolvensi adalah: keadaan tidak mampu bayar. Debitur yang telah berada dalam keadaan insolven adalah hanya apabila jumah nilai kewajibannya (utang) lebih besar daripada nilai harta kekayaannya dan insolven juga keadaan debitur yg dapat disimpulkan dari kondisi [...]
Dalam dunia bisnis banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus di tempuh dalam perjanjian. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali sengketa yang muncul dalam dunia per bisnis-an. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul [...]
Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (APFI), selama masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan pembiayaan produktif melalui layanan peer-to-peer lending. Terdapat berbagai alasan dibalik meningkatnya P2P lending tersebut, dimulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga sebagai modal untuk memulai usaha. Financial technology (fintech) atau P2P lending juga dikenal sebagai pendanaan online. Menurut Bank Indonesia, fintech [...]
Dalam hukum, daluwarsa seringkali diidentikan dengan ketentuan mengenai lewatnya batas waktu pada suatu perkara, pada praktiknya daluwarsa juga sering dijadikan suatu alasan hapusnya kewenangan menuntut atau menjalani hukuman. Teori hukum mengatakan bahwa hukum tidak dapat memberikan akibat hukum tanpa adanya kehendak dari orang perorangan yang diberikan hak tersebut untuk memanfaatkannya. Dalam hal daluwarsa, hukum [...]
Pada hari Jumat, 21 Mei 2021, PT. PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Tuntas Memahami Aturan Ketenagakerjaan Pasca PP 35/2021 yang dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.H. selaku pemateri. Webinar dibuka dengan penjelasan terkait adanya pasal-pasal yang diubah maupun dihapus pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor [...]
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Dari pengertian perseroan tersebut yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 [...]
Dalam praktik peradilan perkara perdata lazimnya pada hampir setiap surat gugatan ditemukan adanya tuntutan uang paksa (dwangsom). Pada hakekatnya secara substansial di Indonesia dasar hukum penerapan uang paksa (dwangsom) menurut teoritik dan praktik peradilan diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv, Ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv tersebut hanya mengatur secara singkat [...]
Para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa penyalahgunaan lisensi. Dirjen HKI dan penegak hukum lainnya khususnya Hakim, masih menggunakan alur dan prosedur penyelesaian sengketa yang umum terkait pelanggaran dan tindakan pidana merek. Merek menurut Pasal 2 Undang-Undang No. [...]
Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana atau pembiayaan di pasar modal, salah satunya melalui transaksi repurchase agreement atau REPO. REPO pada dasarnya adalah mekanisme perolehan pinjaman jangka pendek dengan sekuritas sebagai jaminannya. Dalam suatu transaksi REPO, penjual melakukan penjualan sekuritas kepada pembeli dan sekaligus berjanji untuk membeli kembali sekuritas tersebut di [...]