Dalam kehidupan bisnis perekonomian yang semakin meluas dan terbuka serta di era saat ini cepat berkembang, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, produktif, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan itu diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing. Oleh karena itu, perbankan perlu didorong untuk memperkuat struktur permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber [...]
Ketersediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada dasarnya merupakan tanggung jawab bagi pengembang untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat disekitarnya. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya pengembang dapat melakukan pembangunan fasos fasum pada lahan yang terlah tersedia, yakni salah satunya membangun perumahan yang layak dan memadai. Membahas mengenai hal tersebut, terdapat ketentuan yang [...]
Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pedagangan pasar modal dikenal dengan perdagangan saham tanpa warkat atau stripless trading. Secara sederhana, scripless trading adalah sistem perdagangan secara elektronik yang merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik. Sebelum adanya stripless trading ini, sistem perdagangan yang digunakan adalah sistem perdagangan manual (paper based), dimana efek-efek [...]
Hak tanggungan adalah hak yang lahir dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir yang mengikuti perikatan pokok, dan yang merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya hak tanggungan tersebut. Pemberian hak tanggungan pada dasarnya diperuntukan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian yang mengikatnya, walaupun UU 4/1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta [...]
Kegiatan usaha Bank yang paling utama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih (surplus) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana (deficit). Bank menghimpun dana melalui produk-produknya seperti tabungan, giro, dan deposito. Di sisi lain, Bank juga memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah [...]
Di dalam membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif, serta suatu hal tertentu dan halal sebagai syarat objektif. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian tersebut baru dapat dikatakan sah di depan hukum. Di dalam perjanjian-perjanjian seringkali ada klausul yang menyatakan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan [...]
Perlu kita sadari di era pemerintahan demokrasi yang kurun selalu bertransformasi di setiap dekade pemerintahan ini, bahwa pembangunan ekonomi lebih diutamakan namun dengan mengabaikan pembangunan hukumnya. Akibatnya, dalam pembangunan ekonomi tersebut muncul pelbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Isu dan persoalan hukum tadi merupakan akses dari kebijakan politik (ekonomi) yang tidak mempunyai esensi [...]
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Dari ketiga organ perseroan tersebut, Direksi merupakan organ yang memegang kendali dalam mengatur dan bertindak untuk kelangsungan perseroan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5), [...]
Terdapat jutaan produk barang dan/atau jasa yang beredar dalam kegiatan perdagangan. Untuk dapat dikenal oleh masyarakat dan meraih konsumen sebanyak mungkin, diperlukan Merek sebagai identitas dan pembeda satu produk dari produk lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan tiap-tiap produk dan memilih produk berdasarkan Merek yang menurutnya paling baik. Pengertian Merek itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor [...]
Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, yakni perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai dipisahkan oleh kematian. Tidak hanya sekadar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum di Indonesia regulasi mengenai perkawinan diatur dalam UU 1/1974 Tentang [...]