March 2021 – Page 3 – PPHBI – Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia

Hubungan Kurator Dengan Para Pihak Dalam Pernyataan Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar kewajibannya atau utangnya kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor, dimana kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor, sehingga digantikan dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan [...]

By Chyntia Hutagalung|2021-03-08T17:22:11+07:00March 8th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya”

Pada hari Jumat, 05 Maret 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema "Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya", yang dibawakan oleh Bapak Dr. FX. Arsin Lukman, S.H. Webinar Hukum dengan penjelasan terkait bagaimana terciptanya suatu Hak atas Tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Pembebanan hak atas tanah. Hak Milik dapat dibebani hak-hak [...]

By Chyntia Hutagalung|2021-03-05T16:14:08+07:00March 5th, 2021|Business Law|0 Comments

Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur

Dalam kehidupan individu maupun masyarakat demi memenuhi hidupnya banyak membuka peluang usaha bisnis baik itu orang perorang maupun badan hukum dengan perorangan selalu berurusan dengan yang namanya kebutuhan, dan biasanya kebutuhan yang diinginkan selalu diupayakan terpenuhi semuanya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhannya tidak jarang pastinya akan timbul cara kredit [...]

By dini inasyah|2021-03-04T14:44:38+07:00March 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Ketentuan Hukum Kepailitan Jika Terjadi Pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah di bawah Payung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disebut “UU BUMN”). Dalam undang-undang tersebut memang tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan yang menyebutkan jika perusahaan milik Negara tersebut mengalami kebangkrutan. Sebagaimana kita ketahui BUMN memiliki 2 jenis [...]

By Rovitaartha|2021-03-04T14:37:33+07:00March 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Kewajiban Memiliki Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Online

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai media baru bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, kini dapat dilakukan secara online melalui sistem elektronik. Tentunya perkembangan ini membawa berbagai manfaat, di antaranya seperti kegiatan usaha yang menjadi lebih mudah dan cepat. Pelaku usaha [...]

By Andrew Betlehn|2021-03-02T12:38:47+07:00March 2nd, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Hukum Bagi Para Content Creator pada Media Digital?

Dari definisinya content creator adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk setiap informasi yang ada di media terutama media digital. Lazimnya content creator memakai banyak platform untuk menyebarkan konten yang mereka miliki. Kreatifitas dari kaum milenial masa kini mampu melahirkan suatu karya-karya baru yang dapat bernilai dan diperjual belikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kreatifitas berbentuk musik, [...]

By Rovitaartha|2021-03-01T14:30:52+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Jenis-Jenis Pelanggaran Dalam Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran sebagai wahana penyaluran dana jangka panjang melalui perdagangan efek bagi pengembangan ekonomi, sehingga kegiatan pasar modal dinilai sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang merupakan landasan hukum utama bagi keberadaaan dan kegiatan pasar modal, memberikan pengertian bahwa [...]

By Chyntia Hutagalung|2021-03-01T09:10:01+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Peranan BPSK Sebagai Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih belum bisa dirasakan secara maksimal. Dengan hadirnya Lembaga ini memang diprioritaskan sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa yang lebih spesifik dari Lembaga peradilan [...]

By dini inasyah|2021-03-01T10:06:30+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Hak Atas Tanah Bagi Kepemilikan Rumah Oleh WNA?

Salah satu ciri Hak Milik adalah bahwa hak tersebut dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Sewa Untuk Bangunan, dan Hak Pakai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat menjadi subyek [...]

By Rovitaartha|2021-03-01T08:51:49+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Ketentuan Eksonerasi Penanggung Dalam Suatu Polis Asuransi?

Perjanjian baku seringkali didapati menghilangkan hak konsumen dalam suatu ketentuan perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam hal ini menghilangkan hak konsumen untuk melakukan negosiasi dalam perjanjian asuransi, hal demikian lazim disebut dengan klausula eksonerasi. Perjanjian asuransi dalam tatanannya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata ) dan Pasal [...]

By Rovitaartha|2021-03-01T08:46:01+07:00March 1st, 2021|Business Law|0 Comments