Perubahan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup terkait Prinsip Strict Liability

Lingkungan hidup adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan hajat hidup banyak orang. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga dibutuhkan oleh semua manusia demi kehidupan yang sejahtera. Ironisnya, permasalahan dalam lingkungan hidup [...]

By |2021-03-30T09:42:57+07:00March 30th, 2021|Business Law|0 Comments

Tujuan Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Hingga Perbedaan Dan Persamaannya.

Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi merupakan bentuk tindakan korporasi yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Kegiatan tersebut juga dibenarkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun ternyata masyarakat masih sering sulit [...]

By |2021-03-26T17:50:17+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Fungsi Saham Dalam Perseroan Terbatas

Jika kita cermati secara saksama Undang-Undang Perseroan Terbatas atau disingkat UUPT, maka semakin dirasa ada sesuatu yang kurang dalam undang-undang ini ialah pengertian saham tidak ditemukan penjabarannya baik eksplisit maupun secara implisit tentang apa itu saham. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT hanya disebutkan modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Demikian juga [...]

By |2021-03-26T17:48:20+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Tinjauan Hukum Tentang Scripless Trading Dalam Pasar Modal dan KUH Perdata

Seiring dengan perkembangan jaman sistem perdagangan efek pada bursa efek tidak lagi dilakukan dengan menggunakan warkat, melainkan sudah dilakukan secara elektronik yakni melalui mekanisme pemindahbukuan atas suatu rekening sekuritas, oleh karena itu bentuk kepemilikan saham saat ini diwujudkan dalam rekening efek pada kustodian sentral, hal tersebut lebih dikenal dengan istilah scripless trading. Istilah scripless [...]

By |2021-03-26T17:45:47+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

“Pembuktian Sederhana” dalam Permohonan Pernyataan Pailit

“Pembuktian sederhana” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan sebagai hal penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan [...]

By |2021-03-26T17:43:07+07:00March 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Mekanisme Penanaman Modal Asing Melalui Pembelian Saham

Keberadaan modal asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karenanya pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang cukup besar agar dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Pembelian saham suatu perusahaan non [...]

By |2021-03-24T09:32:54+07:00March 24th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar: “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”

Pada hari Jumat, 19 Maret 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital” yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. I. B. R. Supancana, S.H, M.H., selaku narasumber. Pembicara terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi dibutuhkannya pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi, terutama dalam kaitannya dengan [...]

By |2021-03-24T09:30:49+07:00March 24th, 2021|Business Law|0 Comments

Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja

Negara yang menerima masuknya penanaman modal biasanya menerapkan sejumlah batasan dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya. Batasan tersebut dapat berupa bahwa setiap pelaksanaan penanaman modal diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan, maupun batasan berupa adanya bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal atau dibuka dengan persyaratan tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta [...]

By |2021-03-22T11:22:51+07:00March 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Menelaah Lebih Dalam Ketentuan Sertipikat Elektronik Dalam Bidang Pertanahan

Sebagaimana kita ketahui konsep hak atas tanah dalam hukum agraria di Indonesia menyatakan bahwa prinsip keberadaan sertipikat hak atas tanah pada suatu bidang lahan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang memilikinya, hal tersebut sering dikenal sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah serta bangunan di atasnya. Pada dasarnya hal [...]

By |2021-03-22T09:58:24+07:00March 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Sebuah Perusahaan Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Dalam hal pendirian perseroan terbatas, dapatkah didirikan oleh 1 orang pemegang saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui dulu syarat pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUPT syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa [...]

By |2021-03-22T09:17:19+07:00March 22nd, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top