Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, dikenal sebagai suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Dalam hal ini, perseroan yang berbentuk badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum (rechtpersoon), sehingga perseroan dapat bertindak selayaknya subjek hukum seperti manusia atau individu (persoon). [...]
Jaminan adalah suatu benda dengan nilai ekonomis yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menjamin penyelesaian kewajiban si Debitur. Dalam hukum jaminan, dikenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan sebagaimana dapat dipahami berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, [...]
Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2016) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu, menurut Perma No.1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator [...]
Pendirian Perseroan dalam UU 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang mana setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan diberikan, akan tetapi Pemerintah dalam Tahun ini membuat suatu kebijakan baru bahwa Perseroan dapat didirikan oleh perorangan saja. Kita tahu merosotnya pertumbuhan ekonomi [...]
Untuk saat ini pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi. Dengan demikian memiliki peranan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Adapun Pasar Modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat untuk membeli obligasi dan saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan, [...]
Batas-batas negara terdiri dari batas darat maupun laut. Di laut, batas negara diatur dengan hukum maritim internasional. Konvensi internasional yang mengatur tentang hukum laut di dunia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut (United Nations Convention on Law of the Sea). Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut mengatur tentang adanya zona-zona di [...]
Mengacu pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan) serta Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (Permenhub 77 Tahun 2011), yang dimaksud pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan [...]
Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) disebutkan “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Hal ini menggambarkan bahwa akibat hukum putusan pengadilan terhadap Debitor yang dinyatakan pailit [...]
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang kita harapkan, serangkaian kejahatan tersebut masih saja berkembang, bahkan semakin merajalela dengan berbagai motif yang dibuatnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi berbagai sanksi pidana telah diterapkan, yakni mulai dari pidana pokok dan [...]
Terdapat beberapa cara atau jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal timbulnya konflik atau perselisihan. Salah satu jalur yang paling familiar mungkin adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Namun di luar itu, juga terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 [...]