Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Berarti seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah adanya peradilan administrasi untuk penyelesaian perselisihan. Untuk itu telah dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 [...]
Kesepakatan dua atau lebih pihak dalam perjanjian untuk melakukan pembiayaan atas suatu pekerjaan bersama sesuai dengan porsinya ialah merupakan definisi dari konsorsium, dari pengertiannya jelas diketahui bahwa konsorsium bukanlah sautu badan hukum yang dapat berdiri sendiri, melainkan lebih kepada bentuk kerja sama operasi (Joint Operation). Dalam hukum perdata konsorsium tersebut lebih dikenal dengan sebutan [...]
Akuisisi pada Perseroan Terbatas mempunyai dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Peningkatan akan terjadi pada besarnya pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan pengurangan biaya modal kerja. Menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung berupa [...]
Dalam dunia ketenagakerjaan dan hubungan antara pengusaha dengan pekerja, tidak jarang terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”). Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu [...]
Perlu diketahui bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik [...]
Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, acara pembuktian menjadi hal terpenting untuk membuktikan kebenaran perkara, dari hal tersebut kita tahu bahwa keberadaan alat bukti membantu hakim untuk memperoleh dasar guna menjatuhkan putusan pada suatu perkara. Derasnya penggunaan teknologi informasi menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, oleh karena itu sudah seharusnya perkembangan teknologi tersebut di dukung [...]
Perlu kita ketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk pembiayaan pemerintahan umum, maka dari itu penerimaan pajak harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan [...]
Dalam proses kepailitan kreditor dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Kreditor separatis: kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya. Jaminan ini mencakup gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditor preferen: kreditor yang diistimewakan. Kreditor ini mengacu pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang [...]
Berbicara mengenai penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dikatakan bahwa proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Masuk dalam lingkup perkara korupsi terdapat banyak pandangan atas [...]
Menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) ialah bahwa perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Kemudian terkait dengan penjelasan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 [...]