Akhir-akhir ini salah satu isu yang banyak menjadi pembicaraan adalah terkait merger tiga bank syariah, yaitu BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yang apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, cukup tertinggal. Terutama dibandingkan dengan perbankan konvensional [...]
Sebagian besar dari kita sudah sangat familiar dengan istilah kontrak, mengulas dari hukum perjanjian, kontrak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”) aturan mengenai kontrak tersebut termuat dalam Pasal 1313 yang mengatur sebagai berikut “suatu persetujuan adalah suatu [...]
Bisnis factoring merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak di bidang penagihan utang, terutama untuk menanggulangi masalah piutang macet. Dalam bahasa Indonesia, istilah factoring sering diterjemahkan dengan “anjak piutang”. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada Pasal 1 angka (7) memeberikan pengertian bahwa : “Factoring yang selanjutnya disebut dengan [...]
Umumnya, hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun, beberapa perusahaan ada saja yang tidak membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya secara tertulis. Sebelum menelisik kembali lebih dalam mengenai perjanjian kerja lisan, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah, apa saja unsur-unsur dalam hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka [...]
Setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya, perlu kita ketahui bahwa Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perbankan mutlak ada hubungan hukum antara pihak perbankan dengan nasabah, [...]
Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen yaitu: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dalam hal ini akan dijabarkan mengenai unsur-unsur dalam defisini konsumen diatas: [...]
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menentukan bahwa pekerja dapat dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pekerja yang dipekerjakan dengan PKWTT biasa disebut sebagai pegawai tetap, sedangkan pekerja yang dipekerjakan dengan PKWT biasa disebut sebagai pegawai kontrak. Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mengenai PKWT [...]
Dalam membentuk usaha, modal adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam berbisnis, khususnya jika hendak membentuk suatu perseroan terbatas. Pengaturan tentang modal perusahaan dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”). Sebagaimana kita ketahui suatu bisnis tidak akan dapat bergerak tanpa adanya modal, baik hal tersebut [...]
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar kewajibannya atau utangnya kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor, dimana kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor, sehingga digantikan dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan [...]
Pada hari Jumat, 05 Maret 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema "Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya", yang dibawakan oleh Bapak Dr. FX. Arsin Lukman, S.H. Webinar Hukum dengan penjelasan terkait bagaimana terciptanya suatu Hak atas Tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Pembebanan hak atas tanah. Hak Milik dapat dibebani hak-hak [...]