“MayDay” (Kesejahteraan Buruh Perempuan dalam Dunia Korporasi di Era Pandemi)

Di awal sejarah Indonesia, istilah yang biasa digunakan adalah kata “buruh”. Kini istilah yang lebih lazim terdengar adalah “pekerja”. Dewasa ini banyak pekerja yang berhimpun dalam suatu organisasi yang bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Untuk memperingati sejarah hari buruh di Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Mei, peringatan hari buruh selalu dimeriahkan oleh [...]

By |2021-05-06T17:19:13+07:00May 6th, 2021|Business Law|0 Comments

Sifat Perjanjian Pengangkutan sebagai Perjanjian Campuran

Aktivitas pengangkutan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus di seluruh penjuru dunia. Pengangkutan merupakan salah satu kegiatan sentral yang membantu roda ekonomi berputar. Dalam kegiatan perdagangan, tidak hanya diperhitungkan bagaimana memproduksi suatu produk dan berapa banyak yang harus diproduksi, tapi juga perlu diperhitungkan bagaimana menyampaikan produk tersebut kepada konsumen. Pengangkutan merupakan suatu kegiatan [...]

By |2021-12-06T09:45:21+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar In House Training PT Pegadaian (Persero): “Kupas Tuntas Aspek Hukum & Strukturisasi Holding Company”

Pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar In House Training dengan PT Pegadaian (Persero) dengan Tema: Kupas Tuntas Aspek Hukum & Strukturisasi Holding Company yang dibawakan oleh Bapak David Kairupan, S.H., LL.M selaku narasumber. Bidang usaha perusahaan holding di Indonesia diatur di dalam KBLI 64200 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor [...]

By |2021-05-04T12:38:23+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar: “Penyelesaian Sengketa Pailit dan PKPU”

Pada hari Jumat, 30 April 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan PKPU yang dibawakan oleh Bapak Anthony Prawira, S.H. selaku narasumber. Beliau menjelaskan, sejarah kepailitan di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda yaitu S.1095-217 juncto S.1906-348 kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aturan tersebut diubah menjad Perpu No.1 Tahun 1998 yang [...]

By |2021-05-04T12:33:37+07:00May 4th, 2021|Business Law|0 Comments

Kepemilikan Saham Bank Umum

Dalam kehidupan bisnis perekonomian yang semakin meluas dan terbuka serta di era saat ini cepat berkembang, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, produktif, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan itu diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing. Oleh karena itu, perbankan perlu didorong untuk memperkuat struktur permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber [...]

By |2021-04-29T12:20:33+07:00April 29th, 2021|Business Law|0 Comments

Mengenal Ketentuan Penyerahan Fasos Fasum Oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah

Ketersediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada dasarnya merupakan tanggung jawab bagi pengembang untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat disekitarnya. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya pengembang dapat melakukan pembangunan fasos fasum pada lahan yang terlah tersedia, yakni salah satunya membangun perumahan yang layak dan memadai. Membahas mengenai hal tersebut, terdapat ketentuan yang [...]

By |2021-04-29T10:36:37+07:00April 29th, 2021|Business Law|1 Comment

Alat Bukti Bagi Pemilik Efek/Saham Dalam Transaksi Scripless Trading

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pedagangan pasar modal dikenal dengan perdagangan saham tanpa warkat atau stripless trading. Secara sederhana, scripless trading adalah sistem perdagangan secara elektronik yang merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik. Sebelum adanya stripless trading ini, sistem perdagangan yang digunakan adalah sistem perdagangan manual (paper based), dimana efek-efek [...]

By |2021-04-27T17:26:24+07:00April 27th, 2021|Business Law|0 Comments

Mengulas Lebih Dalam Mengenai Peralihan Atau Pemindahan Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak yang lahir dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir yang mengikuti perikatan pokok, dan yang merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya hak tanggungan tersebut. Pemberian hak tanggungan pada dasarnya diperuntukan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian yang mengikatnya, walaupun UU 4/1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta [...]

By |2021-04-27T14:43:34+07:00April 27th, 2021|Business Law|0 Comments

Konsep Cross Default dalam Perkreditan

Kegiatan usaha Bank yang paling utama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih (surplus) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana (deficit). Bank menghimpun dana melalui produk-produknya seperti tabungan, giro, dan deposito. Di sisi lain, Bank juga memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah [...]

By |2021-12-06T09:45:32+07:00April 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Di dalam membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif, serta suatu hal tertentu dan halal sebagai syarat objektif. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian tersebut baru dapat dikatakan sah di depan hukum. Di dalam perjanjian-perjanjian seringkali ada klausul yang menyatakan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan [...]

By |2021-04-26T08:54:56+07:00April 26th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top