Dalam praktik peradilan perkara perdata lazimnya pada hampir setiap surat gugatan ditemukan adanya tuntutan uang paksa (dwangsom). Pada hakekatnya secara substansial di Indonesia dasar hukum penerapan uang paksa (dwangsom) menurut teoritik dan praktik peradilan diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv, Ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv tersebut hanya mengatur secara singkat [...]
Para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa penyalahgunaan lisensi. Dirjen HKI dan penegak hukum lainnya khususnya Hakim, masih menggunakan alur dan prosedur penyelesaian sengketa yang umum terkait pelanggaran dan tindakan pidana merek. Merek menurut Pasal 2 Undang-Undang No. [...]
Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana atau pembiayaan di pasar modal, salah satunya melalui transaksi repurchase agreement atau REPO. REPO pada dasarnya adalah mekanisme perolehan pinjaman jangka pendek dengan sekuritas sebagai jaminannya. Dalam suatu transaksi REPO, penjual melakukan penjualan sekuritas kepada pembeli dan sekaligus berjanji untuk membeli kembali sekuritas tersebut di [...]
Pada umumnya perjanjian utang piutang adalah perjanjian pokok yang memiliki perjanjian tambahan yang mengikkutinya yakni berupa jaminan yang memberikan rasa aman bagi para kreditur. Sebagaimana kita ketahui yang dijaminkan pada suatu perjanjian utang piutang adalah tanah dan bangunannya dan bukan sertifikatnya (SHM), tetapi di sisi lain tak jarang juga ditemui debitur yang menjaminkan sertifikat [...]
Seiring dengan pengumuman atau pemberitahuan pencabutan izin usaha beberapa bank pada tahun 1999 yang lalu, pemilik atau pemegang saham dan pengurus bank yang dilikuidasi diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna memudahkan penyelesaian likuidasi. Bahkan pemerintah mengingatkan kepada pemegang saham bank terlikuidasi untuk tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dan bekerja sama dengan [...]
Lingkungan hidup berkaitan dengan hajat hidup manusia. Manusia tidak dapat hidup dengan baik dan berkembang tanpa adanya lingkungan hidup yang sehat dan layak. Hal tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, tidak jarang manusia pula yang melakukan kerusakan [...]
Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia memberikan dampak dan pengaruh yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penanaman modal asing sendiri dapat dilakukan berupa investasi langsung atau menggunakan skema lain. Kegiatan penanaman modal asing tersebut bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, adapun penanaman modal tersebut dapat menggunakan modal asing seluruhnya [...]
Dalam praktik perbankan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit biasanya telah diatur dalam peraturan-peraturan internnya, peraturan intern tersebut antara lain mengatur tentang objek jamian kredit yang dapat diterima bank, tata cara penilaiannya dan cara pengikatannya. Sebagaimana objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi [...]
Grosse akte adalah salah satu Salinan akte untuk pengakuan utang dengan kepala akte “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Pada dasarnya terdapat 31 Peraturan yang terkait erat dengan grosse akte. Dalam kamus Bahasa Belanda “Grosse Akte” terdiri dari dua kata, yaitu “grosse”dan “akte”. “Grosse” secara harafiah artinya Salinan atau [...]
Pada hari Jumat, 07 Mei 2021, PT. PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Kupas Tuntas Jenis-Jenis Aksi Korporasi” yang dibawakan oleh Bapak Dr. Yohanes Aples, S.H. LL.M., selaku narasumber. Dalam webinar kali ini, aksi-aksi korporasi yang dibahas adalah : Stock Split Stock Split merupakan aksi korporasi yang memecah nilai nominal (par value) saham [...]