Prinsip Majority Rule Minority Protection Bagi Pemegang Saham Minoritas

Tidak heran jika dalam suatu Perseroan Terbatas, kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam urusan perseroan seringkali bertentangan satu sama lain. Bagi pemegang saham mayoritas, para pemegang saham minoritas sering dianggap sebagai duri dalam daging. Terutama pada saaat perseroan sedang berkembang, para pemegang saham minoritas dianggap menjadi penghalang bagi pemegang saham [...]

By |2021-06-28T17:31:40+07:00June 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Apa Saja Syarat Formil Putusan Perdamaian?

Putusan Perdamaian (acta van dading) pada dasarnya sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial Dalam pengertiannya Putusan Perdamaian dapat dilihat pada Pasal 130 HIR yang menjelaskan sebagai berikut : “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. [...]

By |2021-06-28T17:28:39+07:00June 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Melalui Doktrin Business Judgement Rule

Pada hakikatnya, Direksi adalah organ yang oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengurusan untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi menuntut agar Direksi tidak mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya untuk kepentingan perseroan. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Direksi dan menempatkan Direksi sebagai organ yang [...]

By |2021-06-28T12:13:37+07:00June 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Rangkuman Webinar : “Rahasia Sukses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi & Non-Litigasi”

Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema Rahasia Sukses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi & Non-Litigasi. Webinar kali ini dibagi ke dalam dua sesi, dimana pada sesi pertama dibawakan oleh Bapak Michel A. Rako, S.H., dan dilanjutkan dengan sesi kedua oleh Bapak Jecky Tengens, S.H., M.Sc. Sesi [...]

By |2021-06-28T12:12:27+07:00June 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Aspek Hukum Perdata Dari Performing Right Hak Cipta Lagu Atau Musik

Lagu atau musik yang kita dengar sehari-hari merupakan suatu karya cipta yang memiliki daya jual, oleh karena itu pihak pembuat yang menghasilkan karya tersebut memilki performing right (hak menampilkan) atas suatu karya ciptaannya. Dari segi keperdataan Performing Right dimaksud dapat ditinjau dari segi pemberian lisensinya kepada para pengguna (user) yang dilakukan dalam bentuk perjanjian [...]

By |2021-06-25T06:28:59+07:00June 25th, 2021|Business Law|0 Comments

Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi

Manusia pada masa kini secara ekonomi dituntut untuk dapat mempersiapkan diri dari hal-hal kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Praktik asuransi atau bisnis pertanggungan lainnya akan memudahkan masyarakat dalam menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang. Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang [...]

By |2021-06-25T06:22:55+07:00June 25th, 2021|Business Law|0 Comments

Dasar Hukum Penerapan e-KYC di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan [...]

By |2021-12-06T09:43:09+07:00June 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Bagaimana Hukumnya Jika Terjadi Penipuan Dalam Klaim Asuransi?

Asuransi dikenal sebagai suatu perjanjian pertanggungan dimana pihak penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri yang mana penanggung berhak untuk menerima premi dan nantinya memberikan pertanggungan atas suatu kerugian, kehilangan atau kerusakan yang dialami tertanggung. Dalam UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, memberikan pengertian asuransi sebagai berikut : Pasal 1 Angka 1 Asuransi adalah [...]

By |2021-06-21T21:43:12+07:00June 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah Putusan Arbitrase Dibatalkan?

Penulis berpandangan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak [...]

By |2021-06-21T17:03:25+07:00June 21st, 2021|Business Law|0 Comments

Pembatalan Merger ataupun Akuisisi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Merger atau Akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang berkaitan erat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia menganut sistem post-notification dalam mengawasi merger dan akuisisi. Post-notification adalah pemberitahuan atas adanya merger dan akuisisi dilakukan setelah transaksi tersebut [...]

By |2021-06-18T11:17:41+07:00June 18th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top