Fiduciary Duty Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum memiliki organ-organ yang bergerak untuk menjalankan kegiatan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi [...]

By |2021-07-13T15:08:16+07:00July 13th, 2021|Business Law|0 Comments

Wewenang dan Kewajiban yang Timbul dari Hak-Hak atas Tanah

Hak atas tanah, baik menurut ketentuan hukum adat maupun hukum agraria nasional berisi wewenang dan kewajiban. Wewenang yang ada pada hak atas tanah dapat dibedakan menjadi wewenang yang bersifat umum dan wewenang yang bersifat khusus. Wewenang yang bersifat umum diberikan kepada setiap pemegang hak secara umum, yaitu berupa wewenang untuk mempergunakan tanah yang dihakinya. [...]

By |2021-07-09T15:13:51+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Dapatkah PKPU Diajukan Kembali Setelah Rencana Perdamaian Disepakati?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun [...]

By |2021-07-09T15:11:49+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Apakah Risalah RUPS Diharuskan Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris?

Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi: “ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang [...]

By |2021-07-09T15:04:33+07:00July 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Hubungan Hukum dalam Penerbitan Obligasi Korporasi

Realisasi obligasi korporasi pada periode semester I/2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi para periode semester I/2020, dimana tahun ini, Bursa Efek Indonesia mencatat 35 emisi dari 28 emiten senilai total Rp. 39,43 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri korporasi untuk menggalang dana lewat penerbitan utang. (Ana Noviani, Bisnis Indonesia Tahun XXXVI No. 12231, [...]

By |2021-12-06T09:41:22+07:00July 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Apakah Peninjauan Kembali Dapat Diajukan Dua Kali?

Dalam suatu perkara yang disengketakan di pengadilan, baik individu maupun badan hukum dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya, dalam pengertiannya upaya hukum tersebut merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan atau tidak menerima putusan hakim yang dijatuhkan terhadapnya. Upaya hukum yang ditempuh ini diajukan karena ada pihak-pihak yang dirugikan [...]

By |2021-07-07T11:02:02+07:00July 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Sebab-Sebab Penghapusan Hak Tanggungan

Ada beberapa jenis hak jaminan dengan istilah yang berbeda-beda, tetapi asas-asas dan ketentuan pokoknya pada dasarnya sama. Salah satunya adalah Hak Tanggungan, dimana hak ini dikategorikan sebagai hak jaminan yang pertama kali dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan meningkatnya pembangunan nasional di Indonesia, semakin tinggi pula [...]

By |2021-07-07T10:40:34+07:00July 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah

Dalam dunia bisnis hampir semua banyak menggunakan kontrak, dalam artian kontrak disini banyak disebut sebagai Perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak atau perjanjian pada dasarnya harus berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam pembahasan ini lebih memfokuskan kepada [...]

By |2021-07-02T12:27:10+07:00July 2nd, 2021|Business Law|0 Comments

Unsur-Unsur Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Dewasa ini, pasar modal (capital market) merupakan sumber pembiayaan yang banyak diminati para pelaku usaha mauapun investor yang memerlukan tambahan modal. Keberadaan pasar modal juga memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini membuat ketentuan mengenai pasar modal diatur dalam satu aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). [...]

By |2021-07-02T10:08:03+07:00July 2nd, 2021|Business Law|0 Comments

Dasar Hukum Pengaturan Penggunaan QRIS

Dewasa ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan integrasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak kegiatan konvensional yang kini beralih menjadi digital, salah satunya sistem pembayaran. Sistem pembayaran telah berkembang dari zaman sistem barter, hingga dikenalnya mata uang, dan sekarang dengan adanya e-money atau uang elektronik dan mulai munculnya konsep cashless society. Sekarang [...]

By |2021-12-06T09:41:33+07:00June 29th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top