Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada dasarnya untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) [...]
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)serta peraturan pelaksanaannya. Aset perusahaan atau dalam UUPT dikenal dengan istilah kekayaan Perseroan adalah semua barang baik [...]
Perkembangan dalam dunia usaha saat ini begitu pesat, skala persaingannya juga cukup tinggi dan aktivitas dalam dunia usaha saat ini juga tidak dapat dipungkiri cenderung bergerak dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Perkembangannya berlangsung terus menerus dalam menjalankan dunia bisnis sehingga transaksi bisnis tidak terlepas dari bentuk-bentuk kontrak (perjanjian) terbaru sesuai dengan ragam [...]
Suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki 3 organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), “berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, [...]
Salah satu faktor diperlukannya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) adalah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang Kreditor maupun Debitor. Hal inilah yang mendorong pembuat produk undang-undang menciptakan suatu konsep baru yang saat ini menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU [...]
Penyelesaian suatu perkara perdata biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan. Dalam suatu gugatan, terdapat seorang Penggugat yang merasa haknya telah dilanggar oleh Tergugat. sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan untuk menuntut pemenuhan haknya tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal gugatan rekonvensi, yang sederhananya adalah gugatan balik terhadap Penggugat dalam satu proses persidangan yang sedang [...]
Era reformasi saat ini menuntut adanya Pemerintah yang baik, dengan aparat yang baik pula. Aparat yang baik merupakan Bestaand-voorwaarde, artinya syarat yang harus ada untuk adanya Pemerintah yang baik. Sehingga tidak ada aparat yang baik, berarti tidak ada pemerintahan yang baik, ibaratnya mungkin seperti dua muka sekeping mata uang. Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak, [...]
Dalam proses hukum acara pidana, kita mengenal adanya proses “Penyitaan”, dalam KUHAP penyitaan memiliki pengertian yang dimuat dalam Pasal 16 yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sehingga dalam pelaksanaannya penyitaan harus [...]
Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat assesoir, dimana melalui perjanjian munculah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan ialah asas hukum. Hal ini menunjukan betapa pentingnya asas hukum dalam undang-undang. Fidusia sebagai salah satu jaminan bersifat assesoir [...]
Hukum pidana baik materil dan formil merupakan hukum yang istimewa, dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya. Hukum juga melindungi hak-hak orang untuk bergerak ke mana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketentraman rumah tangga tiap-tiap individu maupun keluarga sedangkan hukum acara [...]