Hukum Indonesia membolehkan warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menggugat orang lain tersebut dan meminta ganti rugi. Untuk itu, dalam gugatan perdata dikenal gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, tidak jarang terjadi dimana Penggugat mengajukan gugatan bukan untuk meminta ganti rugi, dan hanya untuk mengganggu si Tergugat. [...]
Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce saat ini merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Menurut Pasal 246 KUHD Asuransi atau pertanggungan [...]
Banyak sekali roda bisnis ekonomi konvensional yang berubah transisi menjadi bisnis syari’ah dengan alasan keuntungannya bagi hasil. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan bisnis syari’ah di negara Indonesia menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Di Indonesia bisnis syari’ah yang telah dan mulai berkembang antaralain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syari’ah seperti bank syari’ah, asuransi syari’ah, [...]
Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Orang yang harus membayar pajak adalah Subjek Pajak atau Wajib Pajak, sedangkan penghasilan dan komponennya yang diterima oleh seseorang yang menyebabkan [...]
Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]
Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, ketentuan ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri orang perorangan atau dimiliki Perseroan Terbatas. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang [...]
Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan pinjam meminjam uang sering terjadi dan diperlukan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian. Pihak pemberi pinjaman bersedia memberikan kelebihan uangnya untuk dipinjamkan kepada pihak peminjam berdasarkan tujuan dan keperluan yang dibutuhkannya. Dalam kegiatan pinjam meminjam umumnya diperlukan persyaratan yang menjamin bahwa kegiatan pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan bertanggung jawab, oleh karena [...]
Stock Split merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memecah nilai nominal saham menjadi lebih kecil. Kebijakan stock split memberikan dampak terhadap harga saham serta aktivitas volume perdagangan saham. Stock split merupakan sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan yang telah go public untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang [...]
Di era serba digital, banyak manfaat yang dapat dirasakan. Transaksi serba cepat, dapat dilakukan jarak jauh, dan lebih mudah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan dan ancaman, salah satunya terhadap perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi merupakan data [...]
Menurut Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005, apabila dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu tujuh hari kerja, instansi yang bertanggung jawab [...]