About Andrew Betlehn

This author has not yet filled in any details.
So far Andrew Betlehn has created 119 blog entries.

Pentingnya Memperoleh Acquit et de Charge bagi Direksi Perseroan

Suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki 3 organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), “berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, [...]

By |2021-12-06T09:38:33+07:00August 9th, 2021|Business Law|2 Comments

Gugatan Rekonvensi dalam Hukum Acara Perdata

Penyelesaian suatu perkara perdata biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan. Dalam suatu gugatan, terdapat seorang Penggugat yang merasa haknya telah dilanggar oleh Tergugat. sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan untuk menuntut pemenuhan haknya tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal gugatan rekonvensi, yang sederhananya adalah gugatan balik terhadap Penggugat dalam satu proses persidangan yang sedang [...]

By |2021-12-06T09:39:34+07:00August 6th, 2021|Business Law|0 Comments

Sekilas Mengenai Asas Ius Curia Novit

Dalam dunia hukum, dikenal beberapa profesi penegak hukum, seperti advokat, jaksa, polisi, notaris dan hakim. Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan [...]

By |2021-12-06T09:40:03+07:00July 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Hal Yang Penting untuk Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial

Salah satu cara untuk memperoleh suatu barang konsumsi adalah dengan melalui pembiayaan, baik dari Bank maupun dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, seperti Perusahaan Pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan, biasanya Perusahaan Pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk memastikan agar pembiayaan yang telah diberikan dapat kembali dan menghindari kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur. [...]

By |2021-07-20T12:29:51+07:00July 20th, 2021|Business Law|0 Comments

Fiduciary Duty Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum memiliki organ-organ yang bergerak untuk menjalankan kegiatan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi [...]

By |2021-07-13T15:08:16+07:00July 13th, 2021|Business Law|0 Comments

Hubungan Hukum dalam Penerbitan Obligasi Korporasi

Realisasi obligasi korporasi pada periode semester I/2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi para periode semester I/2020, dimana tahun ini, Bursa Efek Indonesia mencatat 35 emisi dari 28 emiten senilai total Rp. 39,43 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri korporasi untuk menggalang dana lewat penerbitan utang. (Ana Noviani, Bisnis Indonesia Tahun XXXVI No. 12231, [...]

By |2021-12-06T09:41:22+07:00July 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Dasar Hukum Pengaturan Penggunaan QRIS

Dewasa ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan integrasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak kegiatan konvensional yang kini beralih menjadi digital, salah satunya sistem pembayaran. Sistem pembayaran telah berkembang dari zaman sistem barter, hingga dikenalnya mata uang, dan sekarang dengan adanya e-money atau uang elektronik dan mulai munculnya konsep cashless society. Sekarang [...]

By |2021-12-06T09:41:33+07:00June 29th, 2021|Business Law|0 Comments

Dasar Hukum Penerapan e-KYC di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan [...]

By |2021-12-06T09:43:09+07:00June 22nd, 2021|Business Law|0 Comments

Apa itu Voluntary Petition dalam Kepailitan?

Suatu perseroan terbatas (PT) dalam perjalanan berdirinya mungkin memerlukan bantuan pinjaman dana dari pihak luar, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk menutupi biaya operasional dalam hal tingkat profit PT sedang rendah. Dengan meminjam dana dari pihak lain tersebut, maka PT berstatus sebagai debitur. Tidak jarang PT yang telah terlalu banyak memiliki utang, sedangkan pemasukan [...]

By |2021-12-06T09:42:20+07:00June 14th, 2021|Business Law|0 Comments

Landasan Hukum dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Tanyakan pada para pendiri perusahaan, mengapa mereka mendirikan perusahaan, kebanyakan jawabannya adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Pada perusahaan yang profit-oriented tentunya tujuannya tersebut akan tercermin dalam caranya menjalankan kegiatannya. Tidak ada yang menyalahkan dan tidak ilegal bagi suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan bertujuan meraup keuntungan. Namun demikian, suatu perusahaan tetap memiliki apa [...]

By |2021-12-06T09:42:52+07:00June 7th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top