About Andrew Betlehn

This author has not yet filled in any details.
So far Andrew Betlehn has created 119 blog entries.

Hak dan Kewajiban Peserta Magang dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Para pekerja pemula yang baru lulus dari sekolah atau universitas, atau bahkan yang masih mengenyam pendidikan, belum memiliki pengalaman praktis bekerja langsung di lapangan. Biasanya terdapat program magang pada perusahaan yang terbuka bagi para pekerja pemula tersebut. Dengan demikian, pemagangan atau internship dapat didefinisikan sebagai suatu program formal untuk memberikan pengalaman praktis bagi pemula [...]

By |2021-11-10T14:39:09+07:00November 9th, 2021|Business Law|0 Comments

Siapa Saja yang Termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara?

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Berarti seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah adanya peradilan administrasi untuk penyelesaian perselisihan. Untuk itu telah dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 [...]

By |2021-11-10T14:08:23+07:00November 2nd, 2021|Business Law|0 Comments

Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Pilihan Langkah Terakhir

Dalam dunia ketenagakerjaan dan hubungan antara pengusaha dengan pekerja, tidak jarang terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”). Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu [...]

By |2021-11-10T14:05:04+07:00October 26th, 2021|Business Law|0 Comments

Jaminan Khusus karena Ketentuan Undang-Undang

Jaminan adalah suatu benda dengan nilai ekonomis yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menjamin penyelesaian kewajiban si Debitur. Dalam hukum jaminan, dikenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan sebagaimana dapat dipahami berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, [...]

By |2021-12-06T09:35:44+07:00October 12th, 2021|Business Law|0 Comments

Kedaulatan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara

Batas-batas negara terdiri dari batas darat maupun laut. Di laut, batas negara diatur dengan hukum maritim internasional. Konvensi internasional yang mengatur tentang hukum laut di dunia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut (United Nations Convention on Law of the Sea). Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut mengatur tentang adanya zona-zona di [...]

By |2021-10-06T14:12:52+07:00October 6th, 2021|Business Law|0 Comments

Apakah Penyelesaian Sengketa Dapat Dilakukan Melalui Arbitrase Tanpa Adanya Perjanjian Arbitrase?

Terdapat beberapa cara atau jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal timbulnya konflik atau perselisihan. Salah satu jalur yang paling familiar mungkin adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Namun di luar itu, juga terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 [...]

By |2021-12-06T09:36:36+07:00September 28th, 2021|Business Law|0 Comments

Vexatious Litigation: Ketika Gugatan Hanya Diajukan Untuk Mengganggu

Hukum Indonesia membolehkan warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menggugat orang lain tersebut dan meminta ganti rugi. Untuk itu, dalam gugatan perdata dikenal gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, tidak jarang terjadi dimana Penggugat mengajukan gugatan bukan untuk meminta ganti rugi, dan hanya untuk mengganggu si Tergugat. [...]

By |2021-12-06T09:36:59+07:00September 15th, 2021|Business Law|0 Comments

Pembayaran Asuransi sebagai Objek Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Orang yang harus membayar pajak adalah Subjek Pajak atau Wajib Pajak, sedangkan penghasilan dan komponennya yang diterima oleh seseorang yang menyebabkan [...]

By |2021-12-06T09:38:21+07:00September 7th, 2021|Business Law|0 Comments

Kelangsungan Usaha Debitur (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam berjalannya suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan tersebut menghadapi berbagai tantangan dan sandungan yang menyebabkannya kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau pun membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, sering kali para pihak lain tersebut sebagai Kreditur mengajukan pailit atas perusahaan sebagai Debitur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]

By |2021-09-03T16:32:21+07:00September 3rd, 2021|Business Law|0 Comments

Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi

Di era serba digital, banyak manfaat yang dapat dirasakan. Transaksi serba cepat, dapat dilakukan jarak jauh, dan lebih mudah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan dan ancaman, salah satunya terhadap perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi merupakan data [...]

By |2021-12-06T09:38:40+07:00August 24th, 2021|Business Law|0 Comments
Go to Top