Pada hari Jumat, 25 November 2022 DPN PERADI bekerja sama dengan PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan tema “Kupas Tuntas Pelindungan Data Pribadi Ditinjau dari UU PDP Terbaru” dengan Bapak Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H. sebagai narasumber. Webinar diawali [...]
Pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 DPN PERADI bekerja sama dengan PPHBI telah menyelenggarakan webinar yang mengangkat tema “Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah” dengan Bapak Dr. Samuel [...]
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) atau yang disebut BW. Kehadiran KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda. Meskipun merupakan warisan kolonial Belanda, namun setelah Indonesia merdeka KUH Perdata tetap dinyatakan berlaku [...]
Pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 PPHBI telah menyelenggarakan webinar dengan tema yang sangat menarik yaitu “Legal Aspect of Site Acquisition in Business Practice” yang disampaikan oleh Ibu Anastasia Nathania Harjono, S.H., M.H., M.Kn sebagai narasumber. Mengawali dengan pertanyaan "Why Important?" Narasumber menjelaskan bahwa Site Acquisition tidak hanya melulu soal tanah dan bangunan. Ketika [...]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai berbagai larangan bagi tindakan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dari kegiatan maupun perjanjian diantara para pelaku usaha, salah satunya adalah Kartel. Kartel adalah perjanjian [...]
Pengertian utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata utang piutang disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 yang menyebutkan “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu [...]
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi negara dalam dua kategori yaitu Negara Maju (Developed Country) dan Negara Berkembang (Developing Country). Negara maju merupakan negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih dibandingkan negara-negara kurang maju lainnya. Sedangkan negara berkembang merupakan negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf [...]
Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan [...]
Kebijakan mengenai penetapan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI merupakan daftar yang harus dirujuk oleh penanam modal, sehingga bisa dikategorikan sebagai norma atau ketentuan yang berlaku di bidang pelayanan penanaman modal. DNI dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memperluas peluang bisnis bagi [...]
Setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan diberlakukan, UU tersebut berimplikasi secara substansial terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang terkena implikasinya adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Implikasi dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Merek membawa pengaruh [...]