Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Dari ketiga organ perseroan tersebut, Direksi merupakan organ yang memegang kendali dalam mengatur dan bertindak untuk kelangsungan perseroan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5), [...]
Perkembangan teknologi yang semakin cepat memberikan dampak terhadap seluruh sektor yang dapat menunjang pertumbuhan nasional di Indonesia, salah satunya adalah sektor perbankan. Kemajuan teknologi tersebut menyebabkan semakin tingginya persaingan industri jasa keuangan, sehingga mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan mampu mengikuti kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu, dihadirkan salah satu inovasi baru [...]
Sebagai suatu badan hukum yang sering disebut dengan “artificial person”, Perseroan Terbatas (PT) tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa dalam suatu perseroan terdapat organ-organ yang memiliki tugas dan keweangan masing-masing untuk menggerakkan perseroan tersebut. Organ-organ perseroan yang dimaksud dapat dilihat Pada Pasal 1 [...]
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh bank adalah pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara jelas diatur pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP) yang menyebutkan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun [...]
Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi merupakan bentuk tindakan korporasi yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Kegiatan tersebut juga dibenarkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun ternyata masyarakat masih sering sulit [...]
Pada hari Jumat, 19 Maret 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital” yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. I. B. R. Supancana, S.H, M.H., selaku narasumber. Pembicara terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi dibutuhkannya pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi, terutama dalam kaitannya dengan [...]
Bisnis factoring merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak di bidang penagihan utang, terutama untuk menanggulangi masalah piutang macet. Dalam bahasa Indonesia, istilah factoring sering diterjemahkan dengan “anjak piutang”. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada Pasal 1 angka (7) memeberikan pengertian bahwa : “Factoring yang selanjutnya disebut dengan [...]
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar kewajibannya atau utangnya kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor, dimana kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor, sehingga digantikan dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan [...]
Pada hari Jumat, 05 Maret 2021, PPHBI telah menyelenggarakan Webinar Hukum dengan Tema "Problematika Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dan Solusinya", yang dibawakan oleh Bapak Dr. FX. Arsin Lukman, S.H. Webinar Hukum dengan penjelasan terkait bagaimana terciptanya suatu Hak atas Tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Pembebanan hak atas tanah. Hak Milik dapat dibebani hak-hak [...]
Pasar modal memiliki peran sebagai wahana penyaluran dana jangka panjang melalui perdagangan efek bagi pengembangan ekonomi, sehingga kegiatan pasar modal dinilai sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang merupakan landasan hukum utama bagi keberadaaan dan kegiatan pasar modal, memberikan pengertian bahwa [...]